Selamat Datang Di Website Resmi Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang  Sarana informasi Tentang Kami Untuk Anda!   Berikan Kritik dan Saran Kepada Kami agar Website kami lebih baik lagi!   Selamat Datang Calon Peserta Didik Baru MAN 2 Palembang Tahun Pembelajaran 2022/2023.
Tak Berkategori
Kepala MAN 2 PALEMBANG Gelar Rapat Bersama Unit Pengendalian Gratifikasi

Kepala MAN 2 PALEMBANG Gelar Rapat Bersama Unit Pengendalian Gratifikasi

Humas, MANDUPA.

Kepala MAN 2 Palembang Hj. Rusmala Dewi kemarin, Kamis (11/11) menggelar rapat bersama Unit Pengendalian Gratifikasi MAN 2 Palembang. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas setelah terbentuknya tim unit pengendalian gratifikasi pada MAN 2 Palembang. Rapat dilaksanakan di ruang rapat yang diikuti oleh 7 orang Unit Pengendalian gratifikasi dan Kepala Urusan Tata Usaha H. Sofiyan.

Susunan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi pada MAN 2 Palembang sudah terbentuk dalam SK dengan Nomor Ma.06.05.002/PP.00.6/X/107/Tahun 2021 dan berjumlah 7 orang diambil dari masing-masing bagian yang memang penting dan yang sering berurusan dengan masyarakat. Susunan personalia unit pengendalian gratifikasi ini langsung di ketuai oleh Kepala MAN 2 Palembang.

“Unit pengendalian gratifikasi sudah kita bentuk di dalam SK, jadi saya minta kepada 7 orang tersebut untuk menjalankan dan mengkoordinasikan hal tersebut, apabila ke 7 orang tersebut melihat terjadinya gartifikasi di MAN 2 Palembang maka kalian berhak memberikan teguran kepada pihak yang melakukan gratifikasi itu,”ujar Hj. Rusmala.

“Gratifikasi bukan hanya dalam bentuk uang saja, misal dalam pelayanan bagian front office mendahulukan pelayanan dikarenakan kenal sedangkan sudah banyak orang yang mengantri terlebih dahulu, nah apabila melihat hal seperti ini kalian berhak untuk memberikan teguran dan meminta untuk mengambil nomor antrian dan mengantri sesuai dengan nomor antrian,”tambahnya.

Dengan terbentuknya personalia Unit Pengendalian Gratifikasi Hj. Rusmala berharap MAN 2 Palembang sudah benar-benar menolak adanya gratifikasi, menolak adanya korupsi demi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (am)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.